Praktik Dokter–Permenkes 2011 ( Page 7 ) end page

Friday, February 3, 2012

DSC_0260

BAB IV
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 29


(1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan
pencatatan terhadap semua SIP Dokter dan Dokter Gigi yang telah dikeluarkannya.
(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, KKI, dan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi serta organisasi profesi setempat.
(3) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi wajib melakukan pencatatan terhadap semua surat tugas dokter spesialis dan dokter gigi spesialis tertentu yang telah dikeluarkannya.
(4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30


(1) Menteri, KKI, pemerintah daerah, dan organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan yang diberikan oleh Dokter dan Dokter Gigi.

Pasal 31


(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran Peraturan Menteri ini.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan SIP.
(3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dapat mendengar pertimbangan organisasi profesi.

Pasal 32

 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mencabut SIP Dokter dan Dokter Gigi dalam hal:
a. atas dasar rekomendasi MKDKI;
b. STR Dokter dan Dokter Gigi dicabut oleh KKI;
c. tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPnya; dan/atau
d. dicabut rekomendasinya oleh organisasi profesi melalui sidang yang dilakukan khusus untuk itu.

Pasal 33


(1) Pencabutan SIP yang dilakukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib disampaikan kepada Dokter dan Dokter Gigi yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan ditetapkan.
(2) Dalam hal Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dan huruf d tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk diteruskan kepada Menteri dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Keputusan diterima.
(3) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima surat
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dalam
perkara pelanggaran disiplin kedokteran, meneruskannya kepada MKDKI.

Pasal 34


Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan setiap pencabutan SIP Dokter dan Dokter Gigi kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, Ketua KKI dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, serta tembusannya disampaikan kepada organisasi profesi setempat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peserta Program
Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) yang memperoleh penugasan khusus di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, dinyatakan telah memiliki SIP berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2011

 
MENTERI KESEHATAN,
ttd
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2011


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR

…Previous ( Page 6 )


Formulir I


Perihal : Permohonan Surat Izin
Praktik (SIP)
Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota ......................
Di
………………………………..
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama Lengkap : .........................................................................
Alamat : .........................................................................
Tempat, tanggal lahir : .........................................................................
Jenis kelamin : .........................................................................
Tahun Lulusan : .........................................................................
Nomor STR : .........................................................................
Nomor rekomendasi OP :..........................................................................
Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik
(SIP) untuk tempat praktik yang ke …… dengan alamat di ......
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan :
a. fotokopi STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh KKI;
b. surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari
fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
c. surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
d. pas foto berwarna ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4
sebanyak 2 (dua) lembar;
e. surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter dan Dokter Gigi yang
bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada
instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu.
Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
.....................,....................................
Pemohon ,
...............................

Formulir II


KOP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER / DOKTER GIGI
No. ………………………………….
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011
tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan
dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota*) ....................................
memberikan Izin Praktik pada :
____________________________________
(Nama Lengkap)
Tempat/Tgl. Lahir : .............................................................
Alamat : .............................................................
Alamat Tempat Praktik : ...............................................................
Nomor STR : .....................................berlaku s/d .../....
Nomor rekomendasi OP : .................................................................
Untuk Praktik sebagai : dr/drg/dr.spesialis/drg. spesialis *)
dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya **)
Ditetapkan di........................
pada tanggal......................
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota………………………
(………………………………….)
Tembusan :
1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
4. Organisasi Profesi
*) Coret yang tidak perlu.
**) sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh
Ketua Program Studi.
Pasfoto

Formulir III


KOP
DINAS KESEHATAN PROVINSI
SURAT TUGAS DOKTER SPESIALIS/ DOKTER GIGI SPESIALIS
No. ………………………………….
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011
tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan
dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ....................................
memberikan Surat Tugas kepada :
____________________________________
(Nama Lengkap)
Tempat/Tgl. Lahir : .............................................................
Alamat : .............................................................
Untuk Praktik : dr. spesialis./drg spesialis*)
Alamat Tempat Praktik : .........................................................
Nomor STR : ................................................................
Nomor SIP Pertama :
Nomor SIP Kedua :
Nomor SIP Ketiga :
Surat tugas ke :
Surat tugas berlaku sampai dengan tanggal.........................................
Ditetapkan di........................
pada tanggal......................
a.n. Menteri Kesehatan
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi………………………
(………………………………….)
Tembusan :
1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia.
3. Organisasi Profesi;
*) Sebutkan spesialisasinya, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya
Pasfoto

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
There was an error in this gadget
 
 
 

Popular Blogs

 
Twitter Bird Gadget